Renegosiasi Kontrak Pro Rakyat

Kontrak karya perusahaan asing telah menjadi momok kerugian bangsa. Sedikitnya bagi hasil yang diterima negera tidak sebanding dengan kekayaan negara yang dikeruk oleh perusahaan asing. Dan ini menjadi penjajahan gaya baru karena kekayaan Indonesia dikeruk habis-habisan. Dengan dalih ekonomi, perusahaan asing mengalihkan kekayaan alam dari sutau negara ke negara lain setelah diolah dengan nilai tambah yang tinggi. Dan bangsa Indonesia terjajah dengan menjadi pekerja rendahan dan mendapat keuntungan paling sedikit.

Faktanya, kontrak karya yang ada jauh dari amanat undang-undang. Ambil contoh Freeport, berdasarkan laporan keuangan 2010 Freeport menjual sbanyak 1,2 miliar pounds tembaga dengan harga rata-rata kurs 9.000 berarti setara dengan 39,42 triliun. Tidak hanya itu, Freepot pun menjual sebanyak 1,8 juta ounces emas dengan harga rata-rata pada tahun 2010 sebesar 1.271 dollar per ounce dengan menunjukkan penjualan mencapai 60, 01 triliun rupiah selama setahun.

Memperihatinkan karena sejak bercokol di Indonesia sejak tahun 1960, Freeport hanya menyumbang 12 miliar dollar, atau hanya 1 persen dari seluruh keuntungan freeport tiap tahunnya. Padahal, berdasar PP No. 13 tahun 2000, tarif royalti untuk tembaga adalah 4,5%, emas 3,75%, dan perak 3,25%. Bahkan dibeberapa negara ada yang mencapai 6-10% sehingga wajar kalau Indonesia terjajah secara menerus karena kekayaannya diambil pihak asing dan kita hanya memeroleh sangat sedikit dari kekayaan dalam negeri.

Penjajahan gaya baru ini harus segera dhapuskan dengan merenegosiasikan kontrak karya pertambangan. Dengan kekayaan tambang yang besar, tetapi pendapatan negara dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada sektor pertambangan umum sangat rendah. Dibandingkan dengan PNBP sektor Migas yang mencapai 151, & trlilun rupiah, PNBP sektor pertambangan pada tahun 2010 hanya mencapai 9,7 triliun rupiah.

Renegosiasi yang diupayakan harus mencakup keseluruhan kontrak karya pertambangan yang mencakup prinsip wilayah, divestasi, pengolahan lingkungan , royalti, dan kewajiban jasa dalam negeri seperti yang di amanatkan dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba. Sorotan utama pun jangan hanya sekadar menaikkan presentasi keuntungan. Tetapi juga disesuaikan dengan harga jual komoditas tambang di pasar internasional. Pemerolehan yang sangat kecil sangat kontradikitif dengan pemasukan yang tinggi. Padahal biaya produksi barang tambang, terutama emas sangat rendah yang hanya mencapai 30-60 persen.

Pemerintah harus menunjukkan tajinya, terutama pada perusahaan asing yang jelas-jelas telah membawa lari keyaaan Indonesia begitu besar, seperti Freeport atau Newmont. Terlebih, saat ini baru sekitar 65 persen dari 118 kontrak tambang yang sepakat untuk dinegosiasikan kembali. Negara ini harus segara bebas dari penjajahan gaya baru, sistem pengelolaan tambang lewat model kontrak yang diadaptasi dari konsesi zaman kolonial Belanda yang didasarkan Indische Mijnwet 1899. Konsesi dengan model KK (Kontrak Karya) tersebut, membuat manajemen sepenuhnya di tangan investor. Sedangkan pemerintah tidak mempunyai alat dan mekanisme mengontrol produksi, biaya, harga jual, dan pemasaran.

Padahal dengan dengan model production sharing contract di sektor tambang, negara memperoleh bagian 85 persen dan negara mempunyai alat atau mekanisme terhadap semua investor lewat BP Migas. Dengan begitu, kekayaan alam Indonesia dapat dinikmati rakyatnya.

*Tulisan ini dimuat Harian Seputar Indonesia 14 Oktober 2011

Tinggalkan komentar

Filed under Ceritaisme

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s