RUU Penyubur Korupsi

     Korupsi adalah candu. Keserakahan negara untuk mengeruk kekayaan negara dan pelakunya adalah elitis sebagai pengkhianat rakyat.

Bagaimana tidak? Sejak Hatta mengatakan korupsi sebagai budaya, dan korupsi menjadi sesuatu yang lumrah dari tingkat alit sampai elit. Korupsi adalah musuh bersama dan ingin diberantas dengan beragam cara dari segi hukum ataupun reformasi birokrasi. Salah satunya adalah dengan membentuk lembaga Independen, yaitu KPK sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk mengusut secara pidana tindak korupsi.

Faktanya, lembaga ini terus mengalami penggembosan dan bahkan banyak yang tak suka. Sebelumnya, KPK sudah dogoncang dengan kasus yang menjerat pimpinan PK Antasari Azhar yang terlibat kasus pembunuhan berencana. Meski banyak pihak berspekulasi itu adalah rekayasa dari pihak-pihak yang selama ini tidak suka dengan keberadaan KPK. Berlanjut setelah itu, pimpinan KPK yang lain, Bibit dan Chandra dipidanakan meski akhirnya kasus tertutup. Itulah awal pengkerdilan fungsi KPK sebagai pemberantas korupsi.

Kembali, tahun ini DPR lewat prolegnasnya memajukan Draft RUU Tipikor. Draft yang diajukan untuk merevisi UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK ini menuai banyak protes. RUU ini lahir bukan dari tuntutan masyarakat untuk memperkuat KPK, melainkan datang dari kalangan elit yang notebene takut dengan KPK. Susbtansi yang dipermasalahkan adalah pelemahan fungsi KPK.

 

Korupsi Terbuka

Keberadaan RUU tersebut bukannya memperkuat agenda pemberantasan koruspi, tetapi justru, malah menyuburkan tindak korupsi. Memang bukan hal baru, karena revisi ini sudah diajukan sejak 2007. Alasannya, UU yang ada haruslah mengalami perubahan atas dasar adopsi konvensi PBB Melawan Korupsi tahun 2003. Meskipun, secara substansi ada tujuan yang baik mengingat harmonisasi hukum positif di Indonesia dengan instrument hukum internasional. Sayangnya, pemerintah sedang krisis kepercayaan dari publik. Wajar kalau publik khawatir.

Dalam pembuatan naskah akademis ini pun tidak ada transparansi dari DPR. Legislatif hanya sekali mengajak ICW untuk melihat sembilan poin tambahan di draft tersebut demi legitimasi transparansi. Dalam draft tersebut, ICW setidaknya melihat ada sembilan poin kelemahan draft tersebut. Dan poin-poin tersebut justru menjadi penyubur korupsi di Indonesia. RUU Tipikor  seharusnya mampu mengusut tuntas segala macam extraordinary crime, tetapi malah menghilangkan ancaman hukuman mati yang sebelumnya sudah diatur dlam Pasal 2 Ayat(2) UU No. 31.

Pasal 2  yang selama ini menjadi senjata andalan untuk menjerat koruptor pun dihilangkan. Dalam pasal 2 dijelaskan bahwa mereka dapat dijerat karena melawan hukum dengan memperkaya diri serta merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Padahal, selama tahun 2010 saja, dengan pasal ini, KPK telah menjerat 42 tersangka korupsi dengan pasal tentang “kerugian negara ini”.

Efek Jera

Parahnya lagi, dalam RUU tersebut menjelaskan apabila kerugian negara di bawah Rp25 juta bisa dilepas dari penuntutan hukum. Ini akan menjadi negara banjir korupsi karena sebuah tindak kotor dihalalkan dan dibenarkan oleh negara. Sekarang ini korupsi bukan lagi milik alit, tapi sampai pegawai eselon pun dapat merasakan kucuran dana. Korupsi negara ini korupsi struktural, apabila kepala korupsi maka bawahannya terindikasi turut menerima uang-uang tersebut.

Logika manusia seakan diajak untuk berkorupsi secara berjamaah. Selama tidak merugikan negara sampai 25 juta,dan mau mengembalikan uang tersebut serta mengaku bersala aka mereka dapat lepas dari jerata hukum. Korupsi menjadi ajang untung-untungan untuk merugikan negara. Apalagi,terdapat penurunan ancaman hukuman menjadi 1 tahun yang sebelumnya antara 1-4 tahun. Tak ada efek jera, karena negara memberi ruang terbuka untuk korupsi.

Aspek extraordinary dalam penanganan korupsi pun dhilangkan, yaitu dihapuskannya ancaman hukuman mati. Memang, hukuman ini masih ada pro dan kontra, tapi poin extraordinasry inilah yang hilang sehingga tidak dapat memeberi efek jera.

Indonesia perlulah melihat China yang berhasil menjadikan negaranya bersih yang sebelumnya kotor karena koruptor. ­Deng Xiapoing ketika memulai modernisasi China sangat mengkritik penanganan korupsi yang lemah karena dianggapnya sebagai penjagat ekonomi. Menurut Deng, kerauan dalam meberantas korupsi tidak akan mensukseskan reformasi birokrasi. Di era Zu Rongji, 1997-2002, China konsisten mengawal pembangunan korupsi dan mempersempit korupsi serta memberlakukan hukuman mati. Bahkan, Zung Roji minta sediakan tiang gantung baginya bila terbukti bersalah.hingga Oktober 2007, 4.800 pejabat China dijatuhi hukuman mati. Hasilnya, China menjadi negara yang besar dan bersih.

Ironis dan kontra dengan Indonesia yang melanggangkan koruptor besar seperti Soeharto ketika itu. Korupsi menjadi wabah endemik yang masuk ke tubuh masyarakat dari RT, Jaksa, polisim hakim sampai sepakbola.

Alih-alih menguatkan KPK, yang terjadijustru menguatkan budaya korupsi di negeri ini melalui undang-undang. Pun, UU Tipikor saat ini—UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001—masih lebih baik dari draft yang sedang disiapkan. Dan UU bukanlah alat penyubur korupsi.

Tinggalkan komentar

Filed under Ceritaisme

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s