Mengkhianati Republik

     Angka Rp1.138 triliun adalah angka yang menjadi momok masyarakat akhir-akhir ini. Betapa tidak, dengan keangkuhannya wakil rakyat di parlemen tidak menggubris aspirasi masyarakat dan terus melanjutkan rencana pembangunan gedung DPR yang jauh dari rakyat. Seakan kepala batu, pernyataan presiden yang notabene ketua pembina dari Parta Demokrat untuk menunda atau bahkan membatalkan jika tak jelas urgensi dianggap angin lalu.

Patut dipertanyakan tentunya apakah memang wakil rakyat ini sedang memperjuangkan rakyat, setidaknya konstituen yang memilihnya. Belum lagi kasus terbaru dengan tertangkapnya anggota dewan yang membuka video porno pada saat paripurna. Wibawa anggota dewan semakin merosot tajam dan mungkin melecehkan bangsa. Seharusnya anggota dewan  menyadari bahwa negara republik ini segala hal kebijakannya harus berorientasi pada rakyat atau publik.

Parlemen sekan semakin membuat batas antara dewan dan publik masyarakat. Rencana gedung DPR baru yang menjulang tinggi semakin mengkukuhkan pengakastaan antara rakyat dan wakil rakyat. Lebih  menyakitkan lagi setelah Marzuki Alie berpendapat bahwa urusan gedung DPR ini cuma orang-orang elite yang paham, dan rakyat biasa tidak bisa dibawa. Lebih lanjut ia menegaskan rakyat tidak bisa menjangkau pemikiran terlalu mendalam soal pembangunan gedung. Sebuah pelecehan republik karena sang dewan memarjinalkan publik. Harus disadari bahwa DPR harus kembali pada rakyat, hakikat dari republik ini.

Mengkhianati Republik

     Hakikatnya, wakil rakyat Republik Indonesia adalah mereka yang memahami secara utuh makna dari nama yang di usung negara ini, yaitu republik. Spirit republik yang semakin hari semakin hilang adalah penyebab negara ini dekat dengan negara gagal.  Akhir-akhir ini menjadi contohnya, adanya perpecahan sehingga banyak pemekeran wilayah dimana-dimana; konflik kekerasan di Ciukesik; kasus century yang hilang ditelan bumi, sampai juga polemik pembangunan gedung DPR yang baru.

Sematan republik dalam negara kita bukan sekadar taken for granted. Bung Hatta, bapak republik ini, pernah menyatakan bahwa republik harus berpondasi pada dua hal, yaitu demokrasi dan politik yang bermoral. Politik yang bermoral bagi Bung Hatta adalah politik yang memiliki fungsi intrinsik yang mulia, yakni perbuatan kenegaraan demi kesejahteraan negara dan masyarakat.

Sekarang ini spirit republik yang dibangun Bung Hatta seakan hilang sirna. Pemerintah kita seakan jauh dari makna politik yang bermoral apalagi intrinsik pada kesejahteraan. Secara esensial, Indonesia masih jauh dari republik karena jauhnya keberpihakan pada rakyat serta bobroknya moralitas bangsa.

Dalam konteks negara modern saat ini, republik terdiri dari beberapa landasan pokok. Pertama, republik adalah konsep dari rakyat untuk rakyat dan selalu kembali pada rakyat. Masyarakat sebagai kepentingan umum adalah prioritas; dan kepentingan privatnya adalah untuk melayani kepentingan publik(masyarakat). Keberadaan dewan di parlemen seharusnya berbanding lurus dengan kondisi masyarakat. Aneh bila kita berharap rakyat dapat merasakan dampak positif dari kerja parlemen. Kenyataannya, kinerja DPR pun belum terbilang positif karena dari target 77 RUU  di prolegnas tahun ini hanya rampung sebanyak 16.

Forum masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Fomappi) bahkan mengeluarkan angka bahwa biaya kunjungan luar negeri selama 2010 adlaah Rp162.944.764.000.  Kemudian biaya studi banding DPR adalah Rp73.521.600.000 atau 42% dari alokasi dana untuk prolegnas sebesar Rp173,4 milyar. Sungguh menyakitkan melihat kenyataan tersebut bahwa dana berhambur tak mengalir ke rakyat.

Kedua, lembaga kepartaian yang ada dalam parlemen berfungsi sebagai penyalur aspirasi. Dalam kasus gedung DPR seharusnya mendengarkan rakyat bahwa rencana itu adalah rencana yang jauh dari kepentingan rakyat. Masih banyak ruangan di dalam DPR yang kosong dan tidak digunakan. Apalagi, ditengah kondisi rakyat yang susah, pengangguran masih banyak, dan bencana terus menimpa; tidak sepatutnya anggaran negara dikucurkan untuk hal yang hanya bersentuhan pada kepentingan dewan.

Kondisi wakil rakyat untuk mendengarkan aspirasi rakyat memang jauh api dari asap. Disebutkan pada pasal 11 ayat 1 UU MD3 bahwa fraksi adalah perwakilan parpol dan bukan mempresentasikan anggota DPR sebagai wakil rakyat. Hal itu semakin mengokohkan bahwa anggota DPR memperjuangkan partainya bukan rakyat yang memilihnya.

 Sudah sepatutnya harapan rakyat digantungkan pada anggota DPR. Negara kita menggunakan label rapublik adalah wujud nyata bahwa segalanya kembali ke rakyat. Mereka ada di parlemen karena publik. Maka, kebijakan yang lahir adalah kebijakan yang pro rakyat. Republik sebagai label yang dipakai yang negara-negara modern harus dipahami secara universal. DPR harus memaknai kembali arti republik yang ada pada nama negara ini. Dan idiom untuk rakyat bukan sekadar bualan para politikus apalagi dkhianati.

Tinggalkan komentar

Filed under Ceritaisme

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s